Minggu, 30 Oktober 2011

Suasana Sakral yang Kuat di Pura Ulun Danu Batur


Hingga tahun 1917, Pura Ulun Danu Batur terletak di sisi sebelah barat laut lereng Gunung Batur. Ledakan besar dari Gunung Batur pada tahun 1917, yang menelan ribuan nyawa dan menghancurkan seluruh daerah, juga merusak sebagian besar kompleks Pura. Kepala desa dan penduduk setempat memutuskan untuk memindahkan lokasi Pura dan membangun kembali di tempat yang lebih tinggi, yaitu Kalanganyar. Pada letusan tahun 1926, seluruh area Desa Batur, termasuk termasuk Pura, sekali lagi dikubur oleh lava. Tetapi Pura Dewi Danu yang terletak di kompleks Pura ini masih bertahan. Ini merupakan hal yang ajaib bagi masyarakat di daerah tersebut. Setelah bencana tersebut tidak hanya Pura yang dibangun kembali di daerah yang lebih tinggi, tetapi lokasi desa juga bergeser ke tempat yang lebih tinggi tersebut.
Pura ini didedikasikan untuk Dewa Wisnu, manifestasi Tuhan sebagai sumber kemakmuran, tetapi bagi masyarakyat Batur, konsep ini diwujudkan dalam sosok Dewi Danu. Keyakinan bahwa Dewi Danu berada di Pura terlah diwariskan secara turun-temurun. Ada mitos di balik kepercayaan yang telah menciptakan suasana sakral yang sangat kuat di setiap sudut Pura yang tidak dapat diabaikan.
Sejarah leluhur menyebutkan bahwa Bali adalah tanah gelap yang mengambang di tengah lautan besar. Bathara Pasupati, yang tinggal di Gunung Semeru, memerintahkan ketiga orang anaknya untuk tinggal di tanah gelap tersebut dan menciptakan stabilitas. Tiga anak-anak tersebut adalah Hyang Gnijaya, Bathara yang berstana di Gunung Lempuyang; Hyang Putrajaya, Bathara yang berstana di Gunung Agung, dan Hyang Bhatari (Danu Dewi), Bathari yang berstana di Gunung Batur. Sejak berstana di ketiga pegunungan tersebut,Pulau Bali akhirnya menjadi stabil dan makmur.
Danu Kerthi merupakan upacara yang diselenggarakan setiap lima tahun, adalah upacara dimana masyarakat melakukan pengorbanan binatang seperti sapi, kambing, ayam, itik, dan babi, kepada danau. Upacara ini diadakan untuk menunjukkan rasa syukur atas tanah subur dan kehidupan makmur yang telah diberikan, serta kepercayaan bahwa upacara akan membantu menciptakan keseimbangan kosmik dengan bumi kita. Upacara besar lainnya yang diselenggarakan di Pura Ulun Danu Batur adalah Ngusaba Kedasa, yang diadakan setiap tahun untuk memperingati hari dimana saat lokasi Pura dialihkan, dan untuk menunjukkan rasa syukur atas nikmat diberikan oleh Dewi Danu dan Tuhan, yang telah membantu masyarakat bertahan hidup dari malapetaka.
Meskipun Pura tidak lagi terletak di lokasi aslinya, daya tarik dan kesakralan Pura tetap kuat seperti biasa. Berdiri anggun di pinggir jalan raya Kintamani, pemandangan spektakuler Gunung Batur dan Danau Batur, dapat dilihat dari bagian paling dalam Pura, yang merupakan area khusus bagi umat. Hanya umat yang melakukan kegiatan persembahyangan dapat masuk ke halaman paling dalam, di mana pada beberapa tempat telah dipasang atap yang terbuat dari ijuk. Selain itu di dalam kompleks Pura juga terdapat sebuah Kuil Budha, di mana Umat Buddha dari seluruh pulau datang untuk berdoa. Dalam beberapa festival suci Buddha, seperti Tahun Baru Cina, tarian Barongsai dilakukan di kompleks Pura ini. Toleransi antar umat beragama yang sangat tinggi benar-benar dapat dilihat di Pura ini.

Petitenget, Pura dengan Pantai Berpasir Emas di Bali


Seminyak perlahan tapi pasti mengikuti jejak terkenal yang telah diambil oleh Kuta dan Legian dimana keramaian perlahan-lahan mulai mengisi wilayah tersebut dan beberapa tempat yang menarik menawarkan kualitas bintang lima di Petitenget, daerah yang dekat dengan Seminyak. Banyak pengunjung Bali akrab dengan nama daerah ini, meskipun beberapa dari mereka memiliki kesulitan untuk mengucapkannya dengan baik! Sebelumnya, Petitenget hanyalah sebuah hutan, sekarang telah dipenuhi oleh beton.
Di Banjar Batu Belig, Kerobokan, Kuta Utara, terdapat pantai berpasir emas yang di garis pantainya berdiri sebuah Pura bernama Pura Petitenget. Sejarah tempat ini tidak begitu terkenal seperti yang kita bayangkan dari cerita-cerita saat ini. Peti memiliki artian dari peti yang sebenarnya dan Tenget berarti angker. Pura ini dibangun pada abad ke-15, dan sejarah menyebutkan bahwa tempat ini merupakan wilayah alam liar yang dipenuhi semak dan pohon-pohon besar.
Sejarah Pura dimulai ketika Pendeta yang bernama Dang Hyang Dwijendra meninggalkan Pulau Serangan dan tiba di sebuah desa yang sekarang dikenal sebagai Kerobokan. Di desa beliau melihat bayangan berukuran raksasa bersembunyi di balik semak-semak. Beliau menyebut bayangan tersebut Bhuta Ijo, anak dari Bhatara Labuhan Masceti. Bhuta Ijo adalah roh yang diyakini memiliki wajah yang sangat menakutkan.
Sebelum Pendeta tersebut meninggalkan desa, ia memberi Bhuta Ijo kotak seperti peti dan memintanya untuk menjaga kotak tersebut. Setelah beberapa saat selama meditasi di Pura Uluwatu, Dang Hyang Dwijendra memiliki pengunjung dari Desa Kerobokan yang datang untuk meminta bantuan. Orang-orang dari desa mengatakan kepada Dang Hyang Dwijendra tentang tanah di dekat desanya yang sangat misterius karena setiap kali seseorang mencoba memasuki tanah tersebut, orang yang bersangkutan akan jatuh sakit. Sebagai solusinya, Dang Hyang Dwijendra kepada orang tersebut agar membangun Pura dan melakukan persembahan di Pura tersebut.
Jadi Pura dibangun di daerah tersebut dan ajaibnya berhasil membuat daerah itu menjadi lebih ramah terhadap penduduk. Tidak ada suasana menyeramkan lagi, terutama saat ini, ketika Pura ini dikelilingi oleh villa, hotel, dan restoran. Petitenget di malam hari lebih sunyi, ketika lampu datang di setiap sudut daerah itu.
Di depan Pura sendiri tempat parkir luas yang dijaga oleh pecalang (komunitas keamanan lokal). Tempat parkir mobil banyak digunakan oleh pengunjung yang datang ke pantai berpasir putih ini di depan Pura untuk jogging, berjemur, atau hanya sekedar melihat-lihat. Lagi pula pantai Petitenget adalah tempat yang sempurna untuk menikmati matahari terbenam di Bali yang terkenal, yang tidak mengharuskan anda untuk melihat ke pantai!

Pura, Tempat Persembahyangan Umat Hindu di Bali


Tidaklah mengherankan bila Bali disebut sebagai pulau seribu Pura (perkiraan 20.000 Pura). Dimana-mana anda akan melihat sebuah Pura. Pura sangat mudah ditemukan di seluruh Bali. Pura merupakan tempat suci untuk menyembah Tuhan, leluhur, dan hal tersebut menjadi bagian dari kehidupan sosial bagi masyarakat Bali. Terdapat banyak jenis Pura seperti Pura keluarga yang yang dimiliki oleh keluarga, Pura-Pura di desa bernama Pura Kayangan yang terbagi menjadi tiga jenis Pura, yaitu Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem, serta Pura-Pura di area publik.
Upacara keagamaan sering dilakukan setiap kali dalam berbagai kesempatan. Masyarakat Bali berdoa di Pura-Pura ini dan memberikan Sesaji ke Pura. Sesaji berisi bunga, buah-buahan, kue atau makanan. Terdapat pula Pura-Pura terkenal di Bali yang terletak di pedesaan dan lokasinya begitu unik. Pura utama di Bali adalah Pura Besakih, atau Pura Ibu. Terletak 1000 meter di atas permukaan laut di lereng Gunung Agung di Bali Timur, Pura ini dinamai setelah Naga Basuki diyakini menghuni Gunung Agung. Pura utama lainnya yang dapat dituju oleh wisatawan diantaranya adalah Pura Luhur Uluwatu di selatan Bali, Pura Luhur Batukaru di Tabanan, Pura Rambut Siwi di Jembrana, Pura Pulaki di Singaraja, Pura Taman Ayun di Mengwi, serta yang selalu populer Sangeh terletak di pusat Pulau Bali . Temukan panduan lengkap anda mengenai informasi Pura di Bali.

PURA HINDU BALI DIRESMIKAN DI KOTA HAMBURG

pura1
Dengan dukungan KJRI Hamburg Umat Hindu Bali di Jerman (Nyama Braya Bali)  telah merayakan peresmian (pemlaspasan) pura Hindu Bali di kota Hamburg di saat perayaan Kuningan yang jatuh pada hari Sabtu 22 Mei 2010.
Nyama Braya Bali, Tempek Hamburg akan menjadi tuan rumah bagi Nyama Braya Bali Jerman pada khususnya dan umat Hindu Dharma Eropa pada umumnya. Acara  diselenggarakan di area Museum Etnologi (Völkerkundemuseum) Hamburg, tempat terletaknya pura tersebut.
Seperti layaknya pembangunan sebuah Pura di Indonesia, pembangunan Pura di area museum Völkerkunde di bangun dengan aturan yang memenuhi semua standar keagamaan, sehingga bangunan Pura yang diwujudkan tidak hanya menampilkan sebuah bangunan dengan nilai seni semata melainkan juga memiliki nilai spiritual yang memenuhi fungsi keagamaan sebagai sebuah Pura tempat pemujaan kepada Tuhan yang Mahaesa. Dengan berdirinya pura Hindu Bali yang memang bersifat terbuka, diharapkan juga akan meningkatkan dialog budaya antara Indonesia dan Jerman maupun dialog antar umat beragama.
Pura Bali di Hamburg merupakan pura Bali pertama di Jerman dan satu-satunya Pura Bali yang dapat diakses secara umum di Eropa.
Pembangunan Pura tersebut terwujud berkat inisiatif dari Luh Gede Juli Wirahmini Biesterfeld. Juli telah mengorganisasikan pembelian bahan bangunan Pura di Bali, pengirimannya dari Bali dan proses pembangunan di Hamburg, hingga selesai pada akhir tahun 2009. Sebelum bisa digunakan perlu ada upacara pemlaspasan yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Mei tersebut.
Upacara dimulai jam 09.30 dipimpin oleh Ida Bhagawan Dwija. Kedatangan tamu undangan dijadwalkan jam 12:00 dilanjutkan dengan makan siang. Selain upacara agama, acara Pemlaspasan pura dan perayaan hari raya Kuningan juga akan digunakan untuk mempromosikan pariwisata Indonesia melalui penampilan seni budaya Bali. Acara Hiburan tersebut yang diisi dengan tarian dan musik Bali akan dimulai sekitar jam 15:00.
Hamburg, 11 Mei 2010

Gempa 6,8 SR, Pura di Bali Runtuh

Gempa berkekuatan 6,8 skala Richter mengguncang wilayah Bali. Sebuah pura di Jalan Pertigaan Nusa Indah runtuh akibat guncangan gempa ini.

Dari pantauan VIVAnews, Kamis 13 Oktober 2011, warga di daerah Nusa Indah, Bali, langsung berlarian ke luar gedung begitu merasakan goyangan gempa itu.  Di jalan-jalan, para pengendara motor dan mobil langsung menghentikan kendaraannya. Mereka turun dari kendaraan.

Akibat guncangan gempa ini, sebuah pura di kawasan Nusa Indah runtuh. Belum diketahui apakah ada korban jiwa atau tidak akibat rubuhnya Pura itu.

Gempa berkekuatan 6,8 skala Richter ini terjadi pada pukul 10.16 WIB. Berada di 143 km Barat Daya Nusa Dua Bali. Gempa berpusat di kedalaman 10 km. Selain di Bali, gempa ini juga dirasakan di Lombok dan Banyuwangi di Jawa Timur.

Jumat, 28 Oktober 2011

Sekilas tentang Pura Indrakila Kintamani Bangli dalam kaitannya dengan Warga Pande


Pura Indrakila merupakan salah satu Pura Kahyangan Jagat yang disungsung oleh Umat Hindu dari seluruh Bali, terletak di sebuah perbukitan Desa Dausa Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Berjarak kira-kira 40 km dari Kota Bangli kearah utara menuju Singaraja.
Pura yang diempon oleh dua Desa Dinas yaitu Desa Dinas Dausa dan Desa Dinas Satra ini, melangsungkan piodalan bertepatan dengan Purnama Sasih Kapat (keempat) yang dikenal dengan ‘Ngusaba Kapat. Piodalan ini bersamaan waktunya dengan piodalan di Pura Tulukbiyu dan Pura Pucak Penulisan Kintamani, dimana ketiga pura tersebut mempunyai kaitan yang sangat erat dengan Warga Pande.
Tata letak pelinggih pada area Utamaning Mandala di Pura Indrakila sangat berbeda dengan tata letak pelinggih-pelinggih pura lainnya di bali. Pura Indrakila tampaknya seperti pura kembar dimana pelinggih-pelinggih yang ada disebelah kanan dan sebelah kiri pura simetris baik jenis dan jumlah bangunannya yang persis sama dan sebangun.
Pura Indrakila sudah berdiri sejak jaman Bali Kuno, hal ini dibuktikan dengan banyaknya prasaasti yang diterbitkan oleh raja-raja Bali Kuno yang diketemukan oleh para peneliti sejarah Bali Kuno. Disamping itu, salah satu bukti yang menguatkan Pura Indrakila  adalah pura jaman Bali Kuno adalah keberadaan pelinggih berbentuk Lingga Yoni sebagai perlambang kemakmuran, berbentuk (maaf) alat kelamin laki-laki dan perempuan. Sekedar informasi, Pelinggih Lingga Yoni ini ditemukan pula berada pada Pura Penataran Pande Tamblingan.
Dalam cerita Sejarah Pura Indrakila ini tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan Warga Pande, karena di pura inilah Brahmana Dwala putra Mpu Gandring Sakti  bertemu dengan Mpu Siwa Saguna pamannya, dalam sebuah dialog imajiner ‘Yoga Semadhi’ dimana dengan tujuan awalnya adalah mencari tahu penjelasan tentang asal usulnya. Peristiwa pertemuan ini dimuat dalam Prasasti Pande Kaba-Kaba yang diketemukan di Kaba-Kaba, Kediri Kabupaten Tabanan yang didukung pula dengan Babad Pande Bratan serta sejumlah lebih dari sepuluh babad Pande versi lainnya.
Pertemuan dan dialog imajiner antara Brahmana Dwala dengan Mpu Siwa Saguna mempunya makna yang sangat mendalam bagi Warga Pande karena pertemuan itu adalah pertemuan antara dua kelompok besar Warga Pande di Bali. Kelompok yang pertama berawal dari kedatangan Mpu Brahma Wisesa yang turun ke Bali sebelum Bali diduduki oleh Majapahit. Kedatangan kelompok kedua berawal dari kedatangan Mpu Brahma Raja yang turun ke Bali setelah Majapahit menaklukkan Bali, bertepatan dengan masa pemerintahan Raja Sri Semara Kepakisan (1380-1460 M).
Akan tetapi perlu diketahui bahwa jauh sebelum kedatangan dari dua gelombang Pande tersebut diatas, di Bali telah lama ada kelompok Pande Besi, Pande Mas, Pande Krawang dan kelompok-kelompok Pande yang lain. Setelah Bali ditaklukkan oleh Majapahit, kelompok Pande Bali Kuno ini bergabung dengan Pande yang datang kemudian, kendati banyak diantara mereka yang terpaksa menyembunyikan jati dirinya atau dalam Bahasa Bali disebut Nyineb Raga, menyembunyikan jati diri demi keselamatan jiwanya. Salah satu contoh cerita terkait ‘Nyineb Raga’ ini dapat dibaca pada tulisan saya terdahulu tentang Situs Pande Tamblingan dan Pande Bangke Maong.
Pertemuan dan dialog imajiner yang dilakukan di Pura Indrakila antara Brahmana Dwala dengan Mpu Siwa Saguna ini kemudian menghasilkan bhisama atau pewarah-warah yang sepatutnya dijadikan tuntunan dan pegangan hidup oleh seluruh Warga Pande. Bagi yang belum mengetahui isi atau gambaran umum 6 (enam) bhisama tersebut, dapat membacanya pada tulisan saya sebelumnya :
  1. Bhisama Pertama tentang Pura Besakih dan Penataran Pande di Besakih
  2. Bhisama Kedua tentang Ajaran Panca Bayu
  3. Bhisama Ketiga tentang Asta Candhala
  4. Bhisama Keempat tentang Larangan memakai Tirtha Pedanda
  5. Bhisama Kelima tentang Pesemetonan Warga Pande
  6. Bhisama Keenam tentang Tatacara Pediksan Mpu di Pande
Tulisan tentang Pura Indrakila Kintamani Bangli dalam kaitannya dengan Warga Pande ini merupakan tulisan terakhir yang barangkali dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dalam rangka rencana Dharmawacana yang akan dilakukan hari minggu besok, 15 Agustus 2010 di Museum Seni Neka, Sanggingan Ubud. Adapun narasumber yang akan memaparkan keterkaitan Bhisama Warga Pande ini adalah ‘Sira Mpu Sri Dharmaphala Vajrapani’ saking Grya Taman Saraswati, Tunggak, Bebandem, Karangasem beserta Prof. Dr. Nyoman Weda Kusuma, M.S., Ketua I Bidang Tata Keagamaan Pengurus Harian Maha Semaya Warga Pande Propinsi Bali Masa Bhakti 2007 – 2012 saking Blahbatuh Gianyar.

Informasi Pura yang berhasil dipulung di kelir maya

Pura tidak seharusnya hanya terlihat dalam batas kekuatan pandang manusia. Terkadang karena letaknya, baru ditinggalkan melangkah beberapa meter sudah lenyap tak terlihat lagi karena letaknya.
Dengan adanya internet, pura dapat dilihat dan dihayati dari setiap jengkal kawasan di kulit bumi. Duuuh berapa triliun jengkal ya? Tetapi itulah hebatnya internet. Kita bisa berbagi kekaguman, bahkan keprihatinan tentang pura dengan 'pemedek-maya' di depan layar komputer.
Yaitulah pura. Kelian babadbali ini termasuk manusia Hindu yang belajar mendalami agamanya dari pura. Banyak yang bisa dipelajari dari Pura. Bukan hanya bentuk fisiknya, letaknya, gayanya, keindahannya, yang nampak dan bisa diterima kelima indera, namun juga sejarahnya, latar belakangnya yang bisa dipelajari dan digali di literatur. Satu lagi yang terutama, ini bagi yang "sepaham" dengan kelian, adalah di luar kedua aspek itu.
Di luar aci atau ritual 'tangkil' (sowan) kepada Ida Hyang Widi yang dilaksanakan di pura itu, ada sesuatu yang sangat penting pada saat kita ke pura. Aspek adanya kekuatan luar biasa, yang hanya bisa dirasakan di luar panca indera. Entah apa namanya kekuatan itu. Entah taksu, entah wibawa, kalau rekan-rekan kelian menjabarkannya sebagai 'untheng' atau bobot niskala sebuah pura. Menikmati seluk beluk pura dengan menonton foto atau tayangannya di TV, sambil mendengarkan pembahasannya pun, masih tidak ada artinya dibandingkan ini. Kekuatan itu hanya bisa kita rasakan dengan hadir dan bersatupadu dengan suasananya, bersimpuh di halamannya dan mencurahkan kerinduan kepada Sang Pencipta.
Raris... rahajeng berselancar dan selamat membaca, setelah membaca, mohon tolong sempatkan meninggalkan tanggapan atau pesan kepada pemilik wacana, untuk kebaikan bersama.

Pura Kawitan


Pura ini sudah bersifat spesifik di mana para pemujanya ditentukan oleh asal usul keturunan atau wit dari orang tersebut. Termasuk ke dalam kategori ini adalah; Sanggah-Pemerajan, Pratiwi, Paibon, Panti, Dadia atau Dalem Dadia, Penataran Dadia, Pedharman dan sejenisnya.

Pura Kahyangan Desa

Pura-pura yang disungsung oleh desa adat berupa Kahyangan Tiga yaitu tiga buah pura yang melingkupi desa ialah Pura Desa atau Bale Agung sebagai tempat pemujaan Tuhan dalam prabhawa-Nya sebagai pencipta yaitu Brahma, Pura Puseh sebagai tempat pemujaan Tuhan dalan manifestasi-Nya sebagai pemelihara yaitu Wisnu dan Pura Dalem sebagai tempat pemujaan Tuhan dalam manifestasi-Nya sebagai pelebur yaitu Çiwa.

Pura Kahyangan Jagat dan Pura Dang Kahyangan

Pura Kahyangan jagat tergolong pura untuk umum, sebagai tempat pemujaan Ida Sang Hyang Widi Wasa - Tuhan Yang Maha Esa dalam segala prabhawa-Nya atau manifestasi-Nya. Sedangkan Pura Dang Kahyangan dibangun untuk menghormati jasa-jasa pandita (guru suci). Pura Dang Kahyangan dikelompokkan berdasarkan sejarah. Di mana, pura yang dikenal sebagai tempat pemujaan di masa kerajaan di Bali, dimasukkan ke dalam kelompok Pura Dang Kahyangan Jagat. Keberadaan Pura Dang Kahyangan tidak bisa dilepaskan dari ajaran Rsi Rena dalam agama Hindu. Pura Dang Kahyangan adalah pura-pura besar yang berkaitan dengan dharma-yatra Dhang Guru terutama Dhang Hyang Dwijendra termasuk dalam Kahyangan Jagat dan juga pura-pura kerajaan yang pernah ada.

Kamis, 27 Oktober 2011

Pura Segara Giri Dharma Kencana, Pulau Menjangan


Pura Segara Giri Dharma Kencana terletak di pulau Menjangan. Pura ini merupakan sebuah pura yang memiliki historis yang kuat dengan perjalanan Dang Hyang Siddhimantra ke Bali.
Pura ini awalnya adalah sebuah perbatasan antara pulau Bali dan pulau Jawa.
Perbatasan inilah yang nantinya cikal bakal pulau Menjangan yang kini sangat di lestarikan oleh umat Hindu Bali. Disebutkan di pulau inilah sejatinya Dang Hyang Siddhimantra menorehkan tongkatnya untuk membelah pulau Jawa dan Bali sampai torehan beliau ke Pantai Segara Rupek.
Sehingga dengan sejarah tersebut lahirlah Pulau Menjangan dan dibangun pura untuk menghormati jasa beliau yang bernama Pura Segara Giri Dharma Kencana. Giri  berarti bumi atau wilayah, Dharma yang berarti kebenaran dan Kencana yang berarti garis. Dengan demikian Pura Segara Giri Dharma Kencana memiliki arti Pura yang berada pada wilayah garis kebenaran.

Pura Tirta Segara Rupek


Pura Tirta Segara Rupek, terletak di kawasan ujung pulau Bali, termasuk kawasan kabupaten Buleleng. Piodalan di sini setiap hari Anggara Umanis, Wuku Uye.
Segara Rupek berada di ujung Barat Pulau Bali yaitu di Selat Bali. Dari sinilah sesungguhnya jarak terdekat antara Bali dan Tanah Jawa yang berada disebelah Baratnya. Ujung Barat daratan Bali tampak jelas diseberang dengan lokasi terkait diujung Timur tanah Jawa yang dinamakan Batu Dodol di Wilayah Banyuwangi Jawa Timur.

Pura Mekori, Belimbing


Pura Mekori terletak di desa Belimbing, kecamatan Pupuan, Tabanan. Pura ini disungsung oleh warga setempat, kalau lewat biasanya berhenti dulu buat sembahyang.

Pura Pucak Bukit Sinunggal


Pura Pucak Bukit Sinunggal merupakan salah satu Pura Dang Kahyangan yang ada di Bali Utara, Pura ini terletak di Desa Tajun, Kubutambahan. Menurut sejarahnya yang dalam buku “Pura Bukit Tunggal Dalam Prasasti” disusun Ketut Ginarsa, Balai Penelitian Bahasa, Singaraja, 1979, sebelum tahun 914 Masehi pura ini menjadi milik raja yang dipuja masyarakat Bali Utara pada zaman itu. Secara administratif Pura bukit sununggal terletak di desa tajun, kecamatan kubu tambahan, kebupaten buleleng. Seperti namanya, Pura ini terletak di sebuah bukit dengan pemandangan yang asri yang dikenal dengan bukit sinunggal.
Untuk sampai di lokasi pura bukit sinunggal, kita dapat melalui jalur denpasar –kintamani, pucak penulisan melewati desa dausa menuju ke desa tajun. Jarak pura dari kota Buleleng kurang lebih 30 km dan dari kota denpasar kurang lebih 98 km.Pura ini dulunya bernama hyang bukit tunggal namun masyarakat biasa menyebutkan dengan pura bulit sinunggal. Sebelumnya mandala pura ini cukup sempit dengan pelinggih pelinggih yang sederhana, setelah didakan beberapa pemugaran kini pura tampak indah dan asri.
Dalam sejarahnya disebutkan bahwa pada abad ke 5 ida bhatara sudah melingga di pura ini yang konon hadir dari Gunung Himalaya, India diiringi Batara Ganesa. Karena itu Ganesa terdapat di dalam pelinggih utama di Meru Tumpang Pitu. Didalam prasasti hyang bukit tunggal juga disebutkan bahwa pura bukit sinunggal dulunya disungsung oleh raja raja dari seluruh bali.
Dimana sebenarnya Pura ini merupakan salah satu sisa-sisa peninggalan Kerajaan Bedahulu. Berdasarkan prasasti Raja Sri Kesari Warmadewa tertanggal 19 Agustus 914, Pura Gunung Sinunggal yang dahulu disebut Hyang Bukit Tunggal terdapat di Desa Air Tabar, daerah Indrapura. Desa Indrapura kini disebut Desa Depaa. Sedangkan yang memelihara Pura Bukit Tunggal itu adalah Desa Air Tabar. Di desa itu terdapat tokoh-tokoh masing-masing Mpu Danghyang Agenisarma, Sri Naga, Bajra dan Tri.
Keempat tokoh masyarakat itu berpangkat Ser Tunggalan, Lampuran. Mereka bertugas mempersatukan masyarakat desa serta melaporkan keadaan dan peristiwa yang terdapat di Desa Air Tabar dan sekitar Pura Bukit Tunggal kepada Sri Paduka Raja Kesari Warmadewa di Istana Singhamandawa. Pada saat itu Istana Singhamandawa terletak di antara Desa Bedulu dan Desa Pejeng sekarang.
Sesuai peraturan adat zaman dulu, letak desa pengemong ada di sebelah utara Pura Bukit Tunggal itu. Seperti halnya desa kecil lainnya yang masuk dalam wilayah Desa Julah, Desa Air Tabar juga sering didatangi perampok. Untuk menjaga keamanan, masyarakat desa itu berpindah tempat menuju ke selatan Pura Bukit Tunggal. Di sana mereka membangun desa baru yang disebut Desa Tanjung. Lama-kelamaan menjadi Desa Tajun atau Tetajun

Tanah Milik Pura di Bali Tanpa Kepastian dan Perlindungan Hukum


Pura-pura di Bali memiliki dua jenis tanah, yaitu tanah palemahan dan tanah pelaba pura. Tanah-tanah tersebut satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tanah palemahan merupakan lokasi bangunan pura dan bangunan penunjangnya berdiri, sedangkan tanah pelaba pura adalah tanah yang mendukung kebutuhanpura.
Biasanya, tanah pelaba pura berupa tanah pertanian atau perkebunan yang digarap oleh para penggarap yang ditunjuk oleh desa dan hasil tanah ini yang membiayai kegiatan upacara di pura. Sayangnya, kepastian dan perlindungan hukum tanah pelaba pura ini sering bermasalah, terutama menyangkut kepemilikan oleh desa pakraman dan penetapan batasnya.
Demikian Laporan Kegiatan di Daerah yang dibaca anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Bali I Kadek Arimbawa mewakili tiga rekannya (IGN Kesuma Kelakan, I Nengah Wiratha, dan I Wayan Sudirta). Kadek membacanya di Sidang Paripurna DPD di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, Senayan—Jakarta, Selasa (6/4) yang dipimpin Ketua DPD Irman Gusman.
Di bidang agama dan budaya, Kadek menyampaikan aspirasi masyarakat desa pakraman, desa tradisionaldi Bali yang juga disebut desa adat. Desa pakraman di Bali adalah suatu penguyuban hidup dalam wilayah tertentu, di mana kehidupan bersama diatur batasan-batasan berdasarkan ajaran agama Hindu. Mereka memiliki berbagai jenis tanah ulayat serta obyek batasnya.
Kendati desa pakraman mengatur wilayahnya serta mengatur penggunaan tanah ulayatnya sendiri, tapi kepemilikan oleh desa pakraman dan penetapan batasnya belum jelas dari segi hukum. Belum jelas berarti tidak ada bukti kuat yang mendukung kepastian dan perlindungannya. Salah satunya, eksistensi tanah pelaba pura.
Sebagai persekutuan hukum adat, desa pakraman masih berkembang di Bali beriringan dengan desa/kelurahan bentukan Pemerintah. Hingga tahun 2008, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali mendata desa pakraman di Bali berjumlah 1.453 yang rinciannya setiap kabupaten/kota adalah Kabupaten Karangasem berjumlah 188 desa pakraman, Kabupaten Klungkung (106), Kabupaten Bangli (158), Kabupaten Gianyar (271), Kabupaten Badung (120), Kota Denpasar (35), Kabupaten Tabanan (345), Kabupaten Buleleng (66), dan Kabupaten Jembrana (64).
Sebelumnya, penguyuban berdasarkan ajaran agama Hindu disebut desa pakraman, karena di desa itu ajaran agama Hindu diterapkan hingga menjadi tradisi yang menguat. Mpu Kuturan mencatat, yang mendirikan desa pakraman adalah Sang Catur Varna sesuai dengan ajaran kitab suci agama Hindu.
Istilah desa adat dikembalikan ke nama aslinya, yaitu desa pakraman, tahun 2001 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman. Dalam perda disebut, desa Pakraman ialah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
Jadi, sebuah desa pakraman terdiri atas tiga unsur, yaitu unsur parahyangan (berupa pura atau tempat suci agama Hindu), unsur pawongan (warga desa yang beragama Hindu), dan unsur palemahan (wilayah desa yang berupa karang ayahan desa dan karang guna kaya). “Dalam penataan desa pakraman, antara kahyangan dan desa pakraman tidak terpisahkan,” demikian pendapat keempat anggota DPD asal Bali.
Sebagai subyek hukum, desa pakraman memiliki tiga jenis kepemilikan tanah, yakni tanah pekarangan desa, yaitu tanah yang menjadi tempat tinggal krama desa pakraman; tanah ayahan desa, yaitu tanah yang dikelola secara bersama-sama oleh krama desa pakraman dan hasilnya diberikan kepada kas desa pakraman untuk selanjutnya digunakan dalam pembangunan di desa pakraman setempat; dan tanah pelaba pura kahyangan tiga, yaitu tanah sekitar pura krama desa pakraman yang dikelola oleh pengempon pura.
Kini, hanya eksistensi tanah pelaba pura yang memiliki dasar hukum yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK/556/DJA/1986 tentang Penunjukan Pura Sebagai Badan Hukum Keagamaan Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.
Belakangan, tanah pelaba pura mengalami beberapa masalah, yaitu ada tanah pelaba pura yang dikuasai oleh perorangan (biasanya para penggarap), sehingga tanah yang seharusnya membiayai kebutuhan puratidak lagi memberikan penghasilan kepada pura. Sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, tanah milik pura hanya hak ulayat yang tidak memiliki bukti tertulis, setelah berlaku pun tanah milik pura belum mendapat kepastian dan perlindungan.
Selain itu, juga disebabkan karena setelah para penggarap menguasai tanah tersebut dalam jangka waktu yang lama, para ahli warisnya menganggap tanah tersebut adalah milik mereka, yang diperkuat oleh ‘pipil’ atau surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) atas nama penggarap. Berdasarkan ‘pipil’ tersebut mereka mengajukan permohonan hak kepada Kantor Pertanahan.
Persoalannya, Pasal 3 UU 5/1960 mengakui adanya hak ulayat sepanjang hak ulayat itu menurut kenyataannya masih ada. Adanya hak ulayat ini menimbulkan berbagai bentuk kepemilikan hak atas tanah dalam persekutuan. Karena itu, batas suatu persil maupun wilayah menjadi sangat penting.
Di Bali, masyarakat desa adat tidak hanya masih ada tetapi menjadi jantung kehidupan sosial masyarakat yang turun temurun memiliki harta kekayaan berupa tanah, tapi tidak diakui dan tidak diberikan hak ulayatnya oleh Pemerintah. Bagi masyarakat adat Bali, keadaan ini menimbulkan kegamangan berkepanjangan yang seringkali berujung konflik.
Konflik tersebut menyangkut tanah adat, baik antara krama (warga) desa pakraman dan desa pakraman maupun antara desa pakraman dan institusi Pemerintah untuk kepentingan pembangunan. Dalam banyakkasus, Pemerintah seringkali tidak meminta pertimbangan dan persetujuan desa pakraman untuk mengambil alih atau mengubah-fungsikan tanah-tanah pakraman dalam pembangunan pariwisata di Bali.
Masalah pemanfaatan dan pengelolaan tanah ayahan desa dan pekarangan desa juga berpotensi konflik. Apalagi, status hukum dua jenis tanah yang sesungguhnya druwe desa (milik desa) hingga kini tidak jelas. Disamping perpecahan di internal krama desa adat, kasus-kasusnya juga berpeluang menjadi konflik yang terbuka antara desa adat dan krama-nya.

Rabu, 26 Oktober 2011

Kasus Pura Majapahit di GWK Bali

Bali. Di Pura Majapahit GWK dan Pura Gading Jimbaran Kuta Selatan (25/4/2009), Pukul 13.00-17.35 wt dilakukan pencarian informasi tentang kelanjutan kasus keberadaan Pura Majapahit di Areal GWK. Berita selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Brahmaraja XI (Keturunan ke XI Sri Wilaktika Brahmaraja) yang merupakan Raja
Ahiseka Majapahit menjelaskan bahwa :
a. Pura Majapahit didirikan di areal GWK atas permintaan Putu Antara (Direktur
GWK/PT. Garuda Adi Matra(GAM) -sekarang Garuda Adi Matra Indonesia (GAIN)).
b. Pura Majapahit didirikan untuk memberikan restu atas pembangunan GWK dengan
melinggihkan Prabu Airlangga di GWK.

2. I Komang Suka Artha Negara S.E sebagai penanggung jawab Pura Majapahit Pusat GWK
menanggapi pertemuan dengan manajemen PT. GAIN pada 20 April menjelaskan bahwa :
a. Pura Majapahit Pusat GWK yang ada di kawasan GWK Ungasan dari pihak
Penyungsung/Pengempon Pura Majapahit telah lama diberi temapt oleh Bapak
Sudiartha, untuk dibuatkan Pelinggih Prabu Airlangga (manifestasi Wisnu naek
Garuda) yang dipatungkan dikawasan tersebut untuk kelancaran pembangunan
sekaligus menaksu/memberi restu secara niskala, dan tempat pelinggih
ditentukan oleh Sudiartha yang sekarang ternyata bersebelahan dengan Rurung
Agung atau jalan adat (seperti yang ditentukan oleh beliau/Ida Bathara),
beberapa bulan kemudian di bangun Pelinggih Prabu Airlangga Wisnu diterukan
membangun Candi Budha (Wisnu-Budha).
b. Pihak Penyungsung/Pengempon Pura Majapahit tidak pernah meminta melainkan
diberi tempat untuk membangun Pelinggih dan seiringnya waktu berdiri Pura
ditempat tersebut. Kalau ada yang memberi tempat berarti ada yang memberi ijin.
c. Pihak Penyungsung/Pengempon Pura Majapahit sudah lama diberi tempat sejak awal
diundang dan diberi beberapa ruko untuk Gedong Pratima dan Nyejer pusaka-
pusaka Kerajaan Majapahit yang kelak akan masuk atau mengisi museum GWK.
d. Pihak Penyungsung/Pengempon Pura Majapahit diundang oleh Putu Antara
(menyediakan tempat) dan Sudiartha (menyediakan meja-meja Pratima dan lain-
lain serta menyumbang biaya odalan), sedangkan Forum Studi Majapahit (FSM)
menyediakan wayang, upacara adapt dll hingga menjadi Pura Majapahit disusul
Raja Tibet dating menghaturkan bakti bersama dan bersatu dikawitan.
3. Sebagai tindak lanjut pertemuan dengan manejemen yang belum memberikan keputusan,
Brahmaraja XI sedang melakukan pendekatan dengan Direktur PT. GAIN yaitu Edi
Sukamto agar tidak memepermasalahkan keberadaan Pura Majapahit demi kepentingan
bersama karena saat ini ribuan umat dari seluruh nusantara siap mendatangi GWK
jika Pura Majapahit akan digusur.

Pura Dalem Warung Dibobol Maling

Pretima Berharga Amblas Dikuras

BADUNG - Meski sebelumnya jajaran petugas dari Polres Badung berhasil menciduk tersangka pencurian benda-benda sakral pura atau pretima, namun ternyata kejadian itu tidak menciutkan nyali para penjarah pretima untuk mengulang aksinya. Ini terbukti dengan terjadinya pencurian pretima di wilayah Banjar Tiying Tutul Mengwi, Badung, pada Minggu (30/8) sekitar pukul 06.30 kemarin.

Kali ini, yang disasar maling adalah Pura Dalem Warung Banjar Tiying Tutul Mengwi, Badung (TKP). Pertama kali yang tahu pura diacak-acak adalah pemangku setempat.

Sumber penyidik Polres Badung kemarin mengatakan, pemangku setempat mengetahui pura tersebut diacak-acak maling adalah saat dia hendak menyiapkan banten. Spontan, begitu melihat keadaan pura amburadul, pemangku langsung mengecek ke dalam.

Begitu sampai di dalam, mangku langsung terkejut ketika melihat salah satu tempat di pura dalam keadaan amburadul, tak karuan. "Pretima berbentuk kuda yang ada di gedong itu hilang,"ungkapnya.

Sumber penyidik yang namanya enggan dikorankan ini kepada Bali Express (Radar Bali Group), begitu mengetahui pretima berbentuk kuda amblas, mangku segera bertindak dengan melaporkan kasus ini ke kelian adat setempat. Kemudian, diteruskan ke Polres Badung.

Yang mengejutkan, sesaat kabar hilangnya pretima di Pura Dalam Warung itu meluas, warga dan sekitar lima mangku langsung kumpul di lokasi. "Saat anggota identifikasi Polres Badung olah TKP, keadaan di sana tegang," papar sumber petugas.

Sumber tadi juga menjelaskan, diduga kawanan maling masuk dengan cara mencongkel gembok pura di lokasi kejadian. "Pura tersebut sudah lama tidak dipakai. Maling dapat dengan mudah menyikat pretima selain pura itu tidak pernah dipakai," jelasnya. "Di sana juga penjagaan tidak ada," imbuhnya.

Sementara itu, di tempat terpisah, saat dimintai keterangan, Kasat Reskrim Polres Badung AKP I Made Witaya membenarkan kasus pencurian pretima berbentuk kuda itu. "Kerugian belum bisa ditakisir. Kasus ini masih kami kembangkan,"papar mantan Kapolsek Dentim ini.

Pura Sangkareang di Lombok Barat dirusak Massa


Kekerasan atas nama agama kembali mewarnai awal tahun 2008. Aksi massa yang menyerbu, merusak dan membakar bangunan dan pelinggih di lingkungan Pura Sangkareang di Desa Keru, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, terjadi pada Selasa, 15 Januari 2008 sekitar pukul 23.30 wita. Aksi terkutuk yang sangat muatan SARA (suku, agama, ras, antar golongan) ini telah menodai semangat kebersamaan dalam kebhinekaan dan toleransi serta kerukunan antar umat beragama.

Pura Sangkareang sudah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu (diperkirakan dibangun sejak tahun 1680-an) telah beberapa kali mengalami pemugaran. Pada tahun 2006 umat Hindu di sekitar pura kembali melakukan pemugaran dan rencananya akan dilangsungkan Piodalan/Pujawali pada 22 Januari 2008, pada bulan Purnama. Pemugaran pura yang sudah hampir selesai itu hancur berantakan karena ulah sekelompok massa yang tidak menghendaki keberadaan pura tersebut dengan dalih bahwa pura tersebut tidak memiliki izin seperti yang telah diatur dalam Peraturan Bersama 2 (dua) Menteri yaitu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri 08 tahun 2006 dan 09 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Padahal Peraturan Bersama itu hanya berlaku untuk pendirian tempat ibadah baru, bukan tempat ibadah warisan yang sudah berumur lama sebelum Peraturan Bersama itu ada, bahkan Pura Sangkareang sudah berusia ratusan tahun tanpa ada yang mempermasalahkan.

Amuk massa yang merusak pura tersebut jelas-jelas merupakan tindak kriminal namun aparat keamanan tidak bertindak sigap dan terkesan memihak pelaku-pelaku perusakan pura dengan membiarkan mereka bebas berkeliaran bahkan memberi ruang untuk menuntut penghentian pembangunan pura dengan dalih pura tersebut tidak memiliki izin. Lambannya penanganan kasus ini memicu berbagai kelompok masyarakat untuk mendatangi Polda NTB pada 18 Januari 2008 menuntut pihak kepolisian agar bertindak tegas dalam menegakkan supremasi hukum. Sekitar 500-an orang sedikitnya dari tujuh elemen pemuda yakni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mataram, Jaringan Islam Kampus (JARIK) Mataram, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma (KMHD) UNRAM, Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Dewan Kota Mataram, Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (PERADAH Indonesia) NTB dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STAH Mataram yang terhimpun dalam Koalisi Kebangsaan Untuk Perdamaian (KKUP) Mataram, meminta kasus itu diselesaikan dengan baik, yakni tetap menghormati keberadaan Pura Sangkareang yang sudah menjadi warisan umat Hindu di Lombok Barat.

Koalisi Kebangsaan Untuk Perdamaian Mataram menyatakan, adanya perusakan tempat ibadah (Pura) dan intimidasi kepada umat Hindu merupakan cermin kegagalan penanaman nilai-nilai kebersamaan dan nihilnya implementasi ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini merupakan potensi konflik yang cukup besar yang dengan cepat dapat merambah secara meluas di masyarakat. Bila potensi konflik seperti ini tidak dapat diselesaikan secara tuntas maka akan menjadi bom waktu yang dapat menghancurkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu pemerintah dan jajaran aparat keamanan hendaknya bertindak tegas dan bersikap netral dalam menangani kasus ini, maupun permasalahan-permasalahan keagamaan lainnya secara cepat dan adil dengan tidak berpihak kepada salah satu kelompok sesuai dengan amanat UUD 1945.

Kronolis Kejadian
Berikut kronologi kejadian seperti yang dilaporkan secara resmi oleh pengurus PHDI Prov. NTB yang ditandatangani oleh Ketua dr. IK Gerudug, M.P.H, dan Sekretaris Dr. Ir. KG Wiryawan, M.Ag.

Awal Januari 2008: Sudah mulai ada intimidasi yang dihadapi para pengayah di Pura Sangkareang oleh warga setempat yang bukan beragama Hindu.

Minggu, 13 Januari 2008 pukul 00.30 Wita. Sekelompok orang mendatangi pura dan melakukan intimidasi dengan menggunakan senter dan memberi kode memanggil pengayah (umat Hindu) yang istirahat di dalam pura. Umat Hindu tidak memberikan respon. Panitia rehabilitasi pura meminta Polsek Narmada memberikan pengamanan, dan permintaan dipenuhi. Sejak itu polisi melakukan tugas patroli.

Selasa, 15 Januari 2008. Aktifitas umat berjalan lancar untuk menyelesaikan rehab pura dan persiapan ngenteg linggih yang akan dilakukan pada 22 Januari 2008. Pukul 11.00 Wita aparat Kecamatan Narmada berkunjung ke pura dengan tujuan: (1) memperkenalkan diri karena Camat Narmada baru beberapa hari menjabat, (2) mencari informasi tentang legitimasi pengurus (pengempon) Pura Sangkareang. Pukul 15.30 Kapolsek Narmada yang didampingi Ketua PHDI Kabupaten Lombok Barat datang ke Pura Sangkareang menanyakan tentang material yang digunakan untuk membangun pura. I Made Getul Arnawa selaku Sekretaris Panitia Rehab Pura menjelaskan, semua material dibeli dan didapat dari penduduk setempat. Di luar berkembang isu pembangunan pura itu tidak menggunakan bahan-bahan dari penduduk setempat. Disepakati ada pertemuan pada 16 Januari 2008 pukul 09.00 pagi di Camat Narmada. Pukul 19.30 Wita ada informasi pura akan diserang oleh sekelompok tertentu pada tengah malam. Informasi ini dilaporkan ke polisi setempat. Kapolsek Narmada beserta 3 orang anggotanya datang ke Pura Sangkareang, setelah menerima informasi itu polisi meragukannya karena adanya hubungan baik antara umat Hindu dengan penduduk setempat selama ini. Umat Hindu yang ada di pura menjadi tenang, apalagi malam itu satu orang polisi tetap ditempatkan di pura. Pulul 22.00 Wita umat Hindu yang menginap di pura melakukan persembahyangan. Pukul 23.15 Wita, selesai umat Hindu bersembahyang ada sinar senter yang melingkar-lingkar di atas pura disusul dengan teriakan ”serbu” oleh sekelompok masa. Diperkirakan masa berjumlah seribu orang. Mereka melemparkan batu ke pura dan kemudan merangsek ke pura merusak dan membakar pura. Umat Hindu di dalam pura tak melakukan reaksi, selain karena dilempari batu jumlahnya sangat kecil (hanya 21 orang) dibandingkan masa yang datang.

Rabu 16 Januari 2008. Pukul 09.00 Wita dilangsungkan pertemuan di kantor Kecamatan Narmada. Hadir Ketua PHDI Lombok Barat, Ketua PHDI Kec. Narmada, Ida Pedanda Gde Putra Pidada Keniten, dan beberapa tokoh umat Hindu dan tokoh umat Islam. Pertemuan ini akhirnya melenceng, bukan membicarakan perusakan pura tetapi mempersoalkan izin pembangunan pura sesuai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Masing-masing pihak bertahan dengan argumentasinya, dan pertemuan buntu dan dilanjutkan kembali pukul 17.00 Wita. Pertemuan sore itu juga buntu tidak menghasilkan kesepakatan apa-apa. Akhirnya Muspika Kecamatan Narmada mengangkat kasus itu ke atas, ke tingkat Kabupaten Lombok Barat.

17 Januari 2008, pukul 17.00 Wita. Gubernur NTB turun tangan dan memanggil Panitia Pembangunan Pura, Camat Narmada, tokoh umat Islam dan Hindu. Gubernur menyampaikan ucapan trimakasih kepada umat Hindu atas kedewasaannya sehingga tidak menimbulkan konflik horisontal. Gubernur memerintahkan kepada Camat Narmada beserta perwakilan umat Hindu untuk menjelaskan status Pura Sangkareang kepada Bupati Lombok Barat dengan melihat kondisi di lapangan untuk mendapat penyelesaian yang tidak merugikan guna mendapatkan situasi keamanan yang kondusif.

Pernyataan Sikap KMHDI
Pengurus Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI) menyampaikan pernyataan sikap atas kasus perusakan Pura Sangkareang ini. KMHDI menyesalkan adanya kejadian itu. ”KMHDI mengutuk perusakan tempat ibadah itu, karena agama manapun tidak membenarkan umatnya untuk merusak tempat suci umat lain. Toleransilah yang seharusnya dilakukan sebagai sesama mahluk ciptaan Tuhan,” bunyi pernyataan sikap yang ditandatangani Ketua Presidium PP KMHDI Wayan Sudane. Selanjutnya, pernyataan itu berbunyi: ”Pemerintah sebaiknya tidak terkooptasi oleh kelompok tertentu sehingga menimbulkan ketidaknetralan dalam tindakan. Karena hal ini akan menimbulkan potensi konflik berkepanjangan. Untuk itu, KMHDI mengimbau agar pemerintah dapat segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan keagamaan secara cepat dan adil dengan tidak berpihak kepada salah satu kelompok sesuai dengan amanat UUD 1945.”

Sementara itu, kasus Pura Sangkareang ini sudah diinformasikan kepada Sabha Walaka PHDI Pusat untuk mencari penyelesaian yang sebaik-baiknya. Sekretaris Sabha Walaka Ir. Putu Wirata Dwikora sudah memberikan rincian kasus ini selengkap-lengkapnya kepada seluruh anggota Sabha Walaka dari berbagai versi. Belum diketahui kapan Sabha Walaka akan bersidang. Namun, menurut Wakil Ketua Sabha Walaka Putu Setia, kalau kasusnya sudah bisa diselesaikan di daerah, itulah jalan terbaik sehingga Sabha Walaka PHDI Pusat tidak perlu lagi turun tangan. Ditanya apakah perlu izin untuk Pura Sangkareang, Putu Setia jelas menjawab: tidak perlu. Ini mengingat Pura itu merupakan warisan masa lalu yang tetap dipelihara, dan sudah berdiri jauh sebelum adanya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, bahkan sebelum ada Pemerintah Republik Indonesia. ”Kalau Pura Sangkareang ditanya izin pembangunannya, apakah Masjid Kudus, Masjid Demak, Candi Prambanan, Candi Borobudur dan lainnya itu punya izin pembangunan?” kata Putu Setia.

Pura Yang Ada di Jakarta Selatan


1.  Pura Amerta Jati

Jl. Punak, Pangkalan Jati, Cinere, Jakarta – Selatan.
Telepon : 021-7545727
Pujawali : Purnama Sasih Kasa
Pemangku Gede     :

2.  Pura Mertha Sari

Jl. Kenikir No. 20 Desa Rengas, Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang – Selatan.
Telepon : 021-7421161 
Pujawali : Purnama Sasih Sada
Pemangku Gede     :  Jero Mangku  I Wayan Ardana

3.  Pura Kesatrya Loka

Komplek POMAD, Jl. Kalibata, Pasar Minggu, Jakarta – Selatan.
Telepon :   
Pujawali : Purnama Sasih Kepitu
Pemangku Gede     :   

4.  Pura Ksatria Dharma

Asrama Pusdik Polwan, Jl. Ciputat Raya, Pasar Jumat, Jakarta – Selatan.
Telepon :
Pujawali : Tumpek Landep
Pemangku Gede     :  

5.  Pura Dharma Kanti

Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta – Selatan.
Telepon :
Pujawali : Buda Kliwon Ugu
Pemangku Gede     :

6.  Pura Agung Widya Mandala

Komplek Yon Zikon, Desa Putra, Lenteng Agung, Jakarta – Selatan.
Telepon :
Pujawali : Tumpek Wayang
Pemangku Gede     :

7.  Pura Wira Dharma Samudra

Alamat   : Komplek Marinir KKO, Cilandak, Jakarta – Selatan
Telepon :
Pujawali : Tumpek Wariga (Pengatag)
Pemangku Gede     :

8. PURA PARAHYANGAN JAGAT GURUSektor XIV - 6, Nusa Loka, BSD City, Serpong, Kota Tangerang Selatan
15310
Telepon: 0812-1012283 (I Nyoman Buana, Ketua Tempek Swadharma Krama
Serpong), 0813-85210226 (Putu Mahayana Santika, Ketua SDHD Kota
Tangerang Selatan)
Pujawali: belum ditetapkan, karena baru Melaspas Alit pada tanggal 10
Oktober 2010
Pemangku:  JM. Nyoman Wintha, JM. Nyoman Suweta, JM. Ketut Sudana, JM.
Dewa Nyoman Suartha, JM. Wayan Alit

Pura Giri Selaka, Alas Purwo, Banyuwangi


Ingin Jadi Sumbu Kebangkitan Majapahit



ketika Kerajaan Majapahit runtuh abad ke-14, para manggala kerajaan berucap, "Boleh saja kerajaan mereka dihancurkan, tetapi tunggu lima ratus tahun lagi anak cucu mereka akan bangkit dan menagih kembali bekas wilayah Majapahit." Itulah yang diyakini sebagian besar umat Hindu Banyuwangi, sehingga kini ada kebanggaan bagi mereka untuk kembali ke agama Hindu. Semangat itulah yang menyertai pelaksanaan piodalan di Pura Giri Selaka, Alas Purwo, pada hari Pagerwesi, Rabu (11/9) lalu. Bagaimana kondisi umat Hindu di sekitar Ala Purwo saat ini? Masalah apa yang dihadapi umat Hindu di sana untuk kembali kepada jati diri sebagai Hindu?




Mendengar nama Alas Purwo, imajinasi orang pasti akan tertuju pada sebuah kawasan hutan lebat. Hal itu memang benar, Alas Purwo adalah sebuah kawasan hutan Taman Nasional di bawah lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Lantas apa hubungannya antara Pura Giri Selaka dan Alas Purwo itu?


Itulah fenomena yang tampaknya mengiringi keberadaan hampir semua pura bersejarah, tidak saja di Bali namun juga di Jawa. Untuk menuju Pura Alas Purwo yang disungsung umat Hindu Kecamatan Tegaldlimo, Banyuwangi, para pemedek mesti memasuki kawasan hutan Taman Nasional Alas Purwo. Dari pintu depan kawasan hutan Taman Nasional, diperlukan waktu satu jam menuju Pura Giri Selaka dengan kondisi jalan yang belum beraspal.


Di kanan-kiri kita hanya berjejer hutan jati, dan jumlah masyarakat yang lewat pun bisa dihitung dengan jari. Bagi pemedek yang tidak menggunakan kendaraan pribadi, masyarakat sekitar menyiapkan sebuah angkutan tradisional yang lazim disebut grandong. Angkutan ini mirip sebuah mobil truk, akan tetapi mesinnya menggunakan mesin genset. Harga sewanya menuju Pura Giri Selaka sekitar Rp 2.500 per sekali angkut.


Untuk menemukan Pura Giri Selaka, memang harus siap banyak bertanya kepada masyarakat di sepanjang perjalanan. Jika tidak, jangan harap perjalanan bisa lancar, apalagi baru sekali-dua kali ke tempat tujuan. Pasalnya, banyak cabang jalan yang tanpa pelang nama Alas Purwo, sehingga perjalanan dari Bali menuju Alas Purwo bisa kita tempuh 9-10 jam dengan kondisi seperti itu.


P
ura Giri Selaka berada di tengah hutan dan sekitar tiga kilometernya adalah kawasan wisata pantai Plengkung, bibir Alas Purwo itu sendiri. Di kawasan ini, memang tidak ada satu pun rumah penduduk. Kalau mau bermalam, pihak pengelola Taman Wisata menyediakan sejumlah penginapan sederhana, jaraknya sekitar satu kilometer dari Pura Giri Selaka. Meski tersedia sejumlah penginapan, tampaknya para pemedek yang ingin tangkil ke Pura Giri Selaka lebih memilih makemit di areal pura. Apalagi, areal pura saat ini telah mencapai luas dua hektar hasil pemberian Menteri Kehutanan sebagai penanggung jawab Taman Nasional bersangkutan.




Menurut sesepuh umat Hindu Tegaldlimo, Pemangku Ali Wahono, sebetulnya Pura Giri Selaka ditemukan secara tidak sengaja oleh umat di sekitarnya pada tahun 1967. Saat itu, masyarakat Kecamatan Tegaldlimo melakukan perabasan terhadap sejumlah kawasan hutan Alas Purwo untuk bercocok tanam. Daerah di sekitar pura pun tampak cukup makmur dengan hasil palawijanya. Suatu ketika, di tempat berdirinya Pura Alas Purwo yang oleh masyarakat disebut Situs Alas Purwo, ada sebuah gundukan tanah.


Masyarakat ingin meratakan dan menjadikan lahan cocok tanam. Tanpa diduga, ada bungkahan-bungkahan bata besar yang masih tertumpuk. Persis seperti gapura kecil. Lantas masyarakat sekitarnya membawa bungkahan bata-bata itu ke rumahnya. Ada yang menjadikan bahan membuat tungku dapur, ada juga untuk membuat alas rumah. Rupanya, keluguan masyarakat itu telah menyebabkan munculnya musibah bagi warga yang mengambil bata-bata tersebut.


Selang beberapa saat setelah mengambil bata itu, semuanya jatuh sakit. Pada saat itulah, ada sabda agar bongkahan batu bata tersebut dikembalikan ke tempatnya semula. Bongkahan-bongkahan itu adalah tempat petapakan maharesi suci Hindu zaman dulu. Meski belum ada catatan resmi dalam prasasti, masyarakat mempercayai yang malinggih di situs Pura Alas Purwo adalah Empu Bharadah. Tetapi, ada juga yang menyebut Rsi Markandiya sebelum mereka menuju Bali. Selanjutnya, masyarakat setempat sangat yakin dengan kekuatan dan kesucian situs Alas Purwo tersebut. Sampai ada keinginan seorang warga untuk memagari situs itu agar aman dari jangkauan orang jahil. Akan tetapi, belum sampai tuntas mewujudkan keinginannya, warga tersebut keburu meninggal. Dari kejadian itu didapatkan sabda, kalau situs Alas Purwo itu wajib dipuja semua umat manusia di muka bumi ini tanpa dibatasi sekat-sekat golongan.


Kemudian ada upaya dari pihak Dinas Purbakala untuk menjadikan situs Alas Purwo sebagai benda peninggalan sejarah. Di sisi lain, umat Hindu yang mayoritas bertempat tinggal di sekitar Mariyan -- nama kawasan yang telah dibabat hutannya itu -- tetap meyakini kalau situs itu adalah milik nenek moyang Hindu zaman dulu. Untuk menghindari adanya kejadian yang tak diinginkan, umat Hindu akhirnya membuatkan sebuah pura, sekitar 65 meter dari situs Alas Purwo saat ini. Sementara situs itu sendiri dibiarkan seperti semula, namun tetap menjadi tempat pemujaan bagi semua umat manusia, tak terbatas hanya umat Hindu.


Bicara soal kesucian dan keajaiban situs Alas Purwo ini, memang berderet peristiwa menjadi pengalaman masyarakat penyungsung-nya. Itulah sebabnya, sejumlah pejabat maupun mantan pejabat terkenal pernah melakukan pemujaan di situs Alas Purwo ini. Tujuannya pun bermacam-macam. "Hampir semua yang di-tunas, kesuecan Ida Batara yang malinggih di sini. Hanya, semua kembali kepada swakarma-nya," ujar Mangku Adi, salah seorang pemangku setempat. Seiring dengan perjalanan waktu, pada tahun 1972 ada kebijakan Departemen Kehutanan dan Perkebunan untuk menagih kembali lahan hasil rabasan penduduk di kawasan Mariyan tersebut. Secara bertahap lahan dikembalikan menjadi hutan jati seperti sekarang ini, dan semua penduduk yang melakukan perabasan hutan itu kembali ke kampung masing-masing. Proses pengembaliannya ini selesai pada tahun 1975. Setelah itulah, situs Alas Purwo tinggal pada kesendiriannya, jauh dari rumah penduduk.


Meski demikian, Departemen Kehutanan memberikan kebebasan kepada mayarakat yang ingin melakukan persembahyangan atau pun meditasi di situs tersebut. Apalagi, umat Hindu yang kini telah kembali "pulang" ke kawitan-nya setelah peristiwa G-30-S/PKI tahun 1965 lalu. Mereka beranggapan sekaranglah kebangkitan Hindu itu akan terbukti, setelah 500 tahun runtuhnya Majapahit pada abad ke-14. Dan, itu salah satunya dimulai dari kerinduan umat Hindu Banyuwangi untuk menelesuri jejak nenek moyangnya. Diharapkan, dari situs Alas Purwo inilah bisa jadi sumbu penghubung Hindu tanah Jawa kelak.