Rabu, 26 Oktober 2011

Pura Sangkareang di Lombok Barat dirusak Massa


Kekerasan atas nama agama kembali mewarnai awal tahun 2008. Aksi massa yang menyerbu, merusak dan membakar bangunan dan pelinggih di lingkungan Pura Sangkareang di Desa Keru, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, terjadi pada Selasa, 15 Januari 2008 sekitar pukul 23.30 wita. Aksi terkutuk yang sangat muatan SARA (suku, agama, ras, antar golongan) ini telah menodai semangat kebersamaan dalam kebhinekaan dan toleransi serta kerukunan antar umat beragama.

Pura Sangkareang sudah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu (diperkirakan dibangun sejak tahun 1680-an) telah beberapa kali mengalami pemugaran. Pada tahun 2006 umat Hindu di sekitar pura kembali melakukan pemugaran dan rencananya akan dilangsungkan Piodalan/Pujawali pada 22 Januari 2008, pada bulan Purnama. Pemugaran pura yang sudah hampir selesai itu hancur berantakan karena ulah sekelompok massa yang tidak menghendaki keberadaan pura tersebut dengan dalih bahwa pura tersebut tidak memiliki izin seperti yang telah diatur dalam Peraturan Bersama 2 (dua) Menteri yaitu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri 08 tahun 2006 dan 09 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Padahal Peraturan Bersama itu hanya berlaku untuk pendirian tempat ibadah baru, bukan tempat ibadah warisan yang sudah berumur lama sebelum Peraturan Bersama itu ada, bahkan Pura Sangkareang sudah berusia ratusan tahun tanpa ada yang mempermasalahkan.

Amuk massa yang merusak pura tersebut jelas-jelas merupakan tindak kriminal namun aparat keamanan tidak bertindak sigap dan terkesan memihak pelaku-pelaku perusakan pura dengan membiarkan mereka bebas berkeliaran bahkan memberi ruang untuk menuntut penghentian pembangunan pura dengan dalih pura tersebut tidak memiliki izin. Lambannya penanganan kasus ini memicu berbagai kelompok masyarakat untuk mendatangi Polda NTB pada 18 Januari 2008 menuntut pihak kepolisian agar bertindak tegas dalam menegakkan supremasi hukum. Sekitar 500-an orang sedikitnya dari tujuh elemen pemuda yakni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mataram, Jaringan Islam Kampus (JARIK) Mataram, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma (KMHD) UNRAM, Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Dewan Kota Mataram, Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (PERADAH Indonesia) NTB dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STAH Mataram yang terhimpun dalam Koalisi Kebangsaan Untuk Perdamaian (KKUP) Mataram, meminta kasus itu diselesaikan dengan baik, yakni tetap menghormati keberadaan Pura Sangkareang yang sudah menjadi warisan umat Hindu di Lombok Barat.

Koalisi Kebangsaan Untuk Perdamaian Mataram menyatakan, adanya perusakan tempat ibadah (Pura) dan intimidasi kepada umat Hindu merupakan cermin kegagalan penanaman nilai-nilai kebersamaan dan nihilnya implementasi ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini merupakan potensi konflik yang cukup besar yang dengan cepat dapat merambah secara meluas di masyarakat. Bila potensi konflik seperti ini tidak dapat diselesaikan secara tuntas maka akan menjadi bom waktu yang dapat menghancurkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu pemerintah dan jajaran aparat keamanan hendaknya bertindak tegas dan bersikap netral dalam menangani kasus ini, maupun permasalahan-permasalahan keagamaan lainnya secara cepat dan adil dengan tidak berpihak kepada salah satu kelompok sesuai dengan amanat UUD 1945.

Kronolis Kejadian
Berikut kronologi kejadian seperti yang dilaporkan secara resmi oleh pengurus PHDI Prov. NTB yang ditandatangani oleh Ketua dr. IK Gerudug, M.P.H, dan Sekretaris Dr. Ir. KG Wiryawan, M.Ag.

Awal Januari 2008: Sudah mulai ada intimidasi yang dihadapi para pengayah di Pura Sangkareang oleh warga setempat yang bukan beragama Hindu.

Minggu, 13 Januari 2008 pukul 00.30 Wita. Sekelompok orang mendatangi pura dan melakukan intimidasi dengan menggunakan senter dan memberi kode memanggil pengayah (umat Hindu) yang istirahat di dalam pura. Umat Hindu tidak memberikan respon. Panitia rehabilitasi pura meminta Polsek Narmada memberikan pengamanan, dan permintaan dipenuhi. Sejak itu polisi melakukan tugas patroli.

Selasa, 15 Januari 2008. Aktifitas umat berjalan lancar untuk menyelesaikan rehab pura dan persiapan ngenteg linggih yang akan dilakukan pada 22 Januari 2008. Pukul 11.00 Wita aparat Kecamatan Narmada berkunjung ke pura dengan tujuan: (1) memperkenalkan diri karena Camat Narmada baru beberapa hari menjabat, (2) mencari informasi tentang legitimasi pengurus (pengempon) Pura Sangkareang. Pukul 15.30 Kapolsek Narmada yang didampingi Ketua PHDI Kabupaten Lombok Barat datang ke Pura Sangkareang menanyakan tentang material yang digunakan untuk membangun pura. I Made Getul Arnawa selaku Sekretaris Panitia Rehab Pura menjelaskan, semua material dibeli dan didapat dari penduduk setempat. Di luar berkembang isu pembangunan pura itu tidak menggunakan bahan-bahan dari penduduk setempat. Disepakati ada pertemuan pada 16 Januari 2008 pukul 09.00 pagi di Camat Narmada. Pukul 19.30 Wita ada informasi pura akan diserang oleh sekelompok tertentu pada tengah malam. Informasi ini dilaporkan ke polisi setempat. Kapolsek Narmada beserta 3 orang anggotanya datang ke Pura Sangkareang, setelah menerima informasi itu polisi meragukannya karena adanya hubungan baik antara umat Hindu dengan penduduk setempat selama ini. Umat Hindu yang ada di pura menjadi tenang, apalagi malam itu satu orang polisi tetap ditempatkan di pura. Pulul 22.00 Wita umat Hindu yang menginap di pura melakukan persembahyangan. Pukul 23.15 Wita, selesai umat Hindu bersembahyang ada sinar senter yang melingkar-lingkar di atas pura disusul dengan teriakan ”serbu” oleh sekelompok masa. Diperkirakan masa berjumlah seribu orang. Mereka melemparkan batu ke pura dan kemudan merangsek ke pura merusak dan membakar pura. Umat Hindu di dalam pura tak melakukan reaksi, selain karena dilempari batu jumlahnya sangat kecil (hanya 21 orang) dibandingkan masa yang datang.

Rabu 16 Januari 2008. Pukul 09.00 Wita dilangsungkan pertemuan di kantor Kecamatan Narmada. Hadir Ketua PHDI Lombok Barat, Ketua PHDI Kec. Narmada, Ida Pedanda Gde Putra Pidada Keniten, dan beberapa tokoh umat Hindu dan tokoh umat Islam. Pertemuan ini akhirnya melenceng, bukan membicarakan perusakan pura tetapi mempersoalkan izin pembangunan pura sesuai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Masing-masing pihak bertahan dengan argumentasinya, dan pertemuan buntu dan dilanjutkan kembali pukul 17.00 Wita. Pertemuan sore itu juga buntu tidak menghasilkan kesepakatan apa-apa. Akhirnya Muspika Kecamatan Narmada mengangkat kasus itu ke atas, ke tingkat Kabupaten Lombok Barat.

17 Januari 2008, pukul 17.00 Wita. Gubernur NTB turun tangan dan memanggil Panitia Pembangunan Pura, Camat Narmada, tokoh umat Islam dan Hindu. Gubernur menyampaikan ucapan trimakasih kepada umat Hindu atas kedewasaannya sehingga tidak menimbulkan konflik horisontal. Gubernur memerintahkan kepada Camat Narmada beserta perwakilan umat Hindu untuk menjelaskan status Pura Sangkareang kepada Bupati Lombok Barat dengan melihat kondisi di lapangan untuk mendapat penyelesaian yang tidak merugikan guna mendapatkan situasi keamanan yang kondusif.

Pernyataan Sikap KMHDI
Pengurus Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI) menyampaikan pernyataan sikap atas kasus perusakan Pura Sangkareang ini. KMHDI menyesalkan adanya kejadian itu. ”KMHDI mengutuk perusakan tempat ibadah itu, karena agama manapun tidak membenarkan umatnya untuk merusak tempat suci umat lain. Toleransilah yang seharusnya dilakukan sebagai sesama mahluk ciptaan Tuhan,” bunyi pernyataan sikap yang ditandatangani Ketua Presidium PP KMHDI Wayan Sudane. Selanjutnya, pernyataan itu berbunyi: ”Pemerintah sebaiknya tidak terkooptasi oleh kelompok tertentu sehingga menimbulkan ketidaknetralan dalam tindakan. Karena hal ini akan menimbulkan potensi konflik berkepanjangan. Untuk itu, KMHDI mengimbau agar pemerintah dapat segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan keagamaan secara cepat dan adil dengan tidak berpihak kepada salah satu kelompok sesuai dengan amanat UUD 1945.”

Sementara itu, kasus Pura Sangkareang ini sudah diinformasikan kepada Sabha Walaka PHDI Pusat untuk mencari penyelesaian yang sebaik-baiknya. Sekretaris Sabha Walaka Ir. Putu Wirata Dwikora sudah memberikan rincian kasus ini selengkap-lengkapnya kepada seluruh anggota Sabha Walaka dari berbagai versi. Belum diketahui kapan Sabha Walaka akan bersidang. Namun, menurut Wakil Ketua Sabha Walaka Putu Setia, kalau kasusnya sudah bisa diselesaikan di daerah, itulah jalan terbaik sehingga Sabha Walaka PHDI Pusat tidak perlu lagi turun tangan. Ditanya apakah perlu izin untuk Pura Sangkareang, Putu Setia jelas menjawab: tidak perlu. Ini mengingat Pura itu merupakan warisan masa lalu yang tetap dipelihara, dan sudah berdiri jauh sebelum adanya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, bahkan sebelum ada Pemerintah Republik Indonesia. ”Kalau Pura Sangkareang ditanya izin pembangunannya, apakah Masjid Kudus, Masjid Demak, Candi Prambanan, Candi Borobudur dan lainnya itu punya izin pembangunan?” kata Putu Setia.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar